JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menelusuri lebih jauh soal alasan pemilihan Bukit Hambalang sebagai lokasi Pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON).Desakan ini sampaikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault di Jakarta, Minggu (10/6).
Adhyaksa menegaskan, jika dirinya pernah mengatakan jika Bukit Hambalang tidak layak dibangun, karena seperti kebanyakan tanah di Jawa Barat termasuk tanah yang rawan longsor, apalagi saat musim hujan.
Hal ini sudah dibuktikan dengan longsornya disekitar Pembangunan Power III dan Lapangan Bulutangkis.
"Hingga seolah membenarkan jika pembangunan fasilitas olahraga terlengkap diatas lahan seluas 32 hektar itu tidak layak dan dipaksakan.
Tanah tidak layak untuk dibangun gedung bertingkat dan sertifikat tanah bermasalah, tapi dengan gampangnya dibangun dan dikeluarkan sertifikat pada periode Pak Andi Mallarangeng," kata Adhyaksa.
Menurut dia, keadaan inilah yang harus bisa diungkapkan oleh KPK dalam kasus Hambalang.
Adhyaksa menandaskan, dengan kondisi tanah dan sertifikat yang belum diperoleh pada periodenya, maka pembangunan sekolah olahraga di lokasi tersebut akhirnya belum bisa dilakukan.
"Kementerian Keuangan memberikan tanda bintang di pos anggaran untuk pembangunan sekolah olahraga itu, sehingga dana Rp 125 miliar belum bisa digunakan," jelasnya.
0 Komentar