JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan mengawal kelanjutan rekonsiliasi antara PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin dan PSSI hasil KLB Ancol pimpinan La Nyalla Mattalitti.Perdamaian yang disepakati dua kubu di Malaysia itu diharapkan terwujud sepenuhnya guna membangun sepak bola nasional.
’’Kesepakatan perjanjian ini merupakan berita baik bagi sepak bola Indonesia. Pemerintah akan terus mengawasi proses ini bersama AFC, tim task force, dan FIFA agar kesepakatan tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten sesuai butir yang disepakati,’’ kata Menpora Andi Mallarangeng, kemarin.
Pihaknya juga mengisyaratkan bakal membuka keran pencairan dana bagi PSSI dan timnas. Syaratnya, konflik di internal otorita sepak bola nasional tersebut benar-benar pulih.
’’Jika bersatu, pemerintah tentu akan memfasilitasi dana. Tapi kami ingin melihat dulu kesepakatan ini dijalankan secara konsisten oleh semua pihak,’’ ujar dia.
Komite Gabungan
PSSI Djohar dan PSSI La Nyalla telah meneken nota kesepahaman (MoU) perdamaian di Malaysia pada 7 Juni lalu. Kesepakatan itu berupa pembentukan Komite Gabungan (Joint Committee), membiarkan kompetisi ISL dan IPL hingga akhir musim, kemudian baru dilebur menjadi satu kompetisi pada musim depan.
Selain itu, pengaktifan kembali empat Exco PSSI yang dipecat, yakni La Nyalla Mattalitti, Tony Aprillani, Erwin Dwi Budiawan dan Roberto Rouw serta perubahan statuta PSSI.
Hasil itu akan dibahas dan disahkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) selambat-lambatnya 24 September 2012. Mengenai KLB, dua PSSI yang kini berdamai tersebut masih beda penafsiran. Bagi Djohar, KLB tak akan mengagendakan pemilihan ketua umum baru.
Adapun La Nyalla menyatakan KLB mendatang bisa saja memilih ketua umum. Semua itu diserahkan kepada peserta yang notabene merupakan peserta KLB Solo. Kini, mayoritas pemilik suara sah di KLB lebih banyak yang mendukung La Nyalla.
0 Komentar