Karena itu, dia meminta kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mendistribusikan bansos agar selektif dan mengecek langsung keberadaan lembaga penerima.
Bupati meminta SKPD terkait, tidak asal merekomendasikan setiap lembaga yang mengajukan proposal untuk menerima dana tersebut. ''Banyak bansos yang teryata dipakai bancakan.
Lembaga penerima banyak juga yang fiktif. Harus dicek langsung sebelumnya,'' tandas Bupati saat menyerahkan bantuan sosial kepada LDPM dan Desa Mandiri Pangan di Rumah Makan Mr Green.
Dia bahkan akan mengecek langsung keberadaan lembaga yang menerima bantuan tersebut, apakah memang fiktif atau sebaliknya. Sebab dana tersebut merupakan dana untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga bisa menciptakan usaha dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
''Nanti akan saya kunjungi langsung benar apa ndak, termasuk lima desa yang menerima bantuan ini,'' tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan bansos kepada LDPM Ngudi Restu Desa Nglengkir, Kecamatan Bogorejo sebesar Rp 150 juta, LDPM Dadi Jaya Desa Bogem, Kecamatan Japah Rp 150 juta, LPDM Wahyu Utomo Desa Turirejo, Kecamatan Jepon Rp 20 juta, dan LDPM Ngudi Makmur Desa Purwosari, Kecamatan Blora Rp 20 juta.
Beberapa Kegiatan
Sementara itu, untuk Desa Mandiri Pangan diberikan kepada Desa Gombang, Kecamatan Bogorejo Rp 100 juta.
Bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan, seperti di Nglengkir dan Bogem untuk pengembangan ternak sapi yang sudah dijalankan. Adapun di Turirejo dan Purwosari untuk pembelian gabah stol untuk lumbung desa.
Bupati meminta agar penerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membantu untuk masyarakat di lingkungan sekitar.
''Semoga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi,'' harap Djoko Nugroho.
0 Komentar