Teror Penembakan di Papua, Polisi Kejar Lima Pelaku

JAYAPURA - Polisi mengejar lima orang yang diduga terlibat dalam rangkaian teror penembakan di Papua.

Dari hasil pengembangan penyelidikan, ada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai buronan. Kabag Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar di Jayapura, Papua, Selasa (19/6) mengatakan, identitas kelima buronan tersebut telah diketahui.

Namun dia enggan membeberkannya. Menurut Boy, Kapolri telah memerintahkan buronan itu ditangkap secepat mungkin. ”Polri tidak ingin ada kasus yang terhambat atau tidak selesai,” kata Boy. Meski demikian, Polri tidak akan gegabah melakukan penangkapan. ”Polri akan mengambil langkah hukum yang prosedural, profesional, dan akuntabel,” ujarnya.

Mabes Polri telah mengirim tim laboratorium forensik untuk diperbantukan di Jayapura. Tim ini akan mengungkap kasus penembakan. ”Terutama untuk mengungkap penembakan warga Jerman di Pantai Base G, yang sedikit sulit karena tidak ditemukan proyektil di tempat kejadian,” imbuhnya.

Ladang Operasi

Terpisah, Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, mengatakan, pemerintah harus mengutamakan pendekatan dialogis dan upaya membangun kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk mewadahi aspirasi politik yang berkembang di provinsi itu.

”Sedangkan dalam konteks keamanan, pemerintah pusat harus menjamin situasi damai sekaligus menghentikan berbagai teror penembakan yang menimbulkan ketidaknyamanan Papua,” kata Syahganda di Jakarta, Selasa (19/6). Terkait sikap Jakarta yang hendak menjadikan Papua sebagai daerah operasi Densus 88 Antiteror Polri, Syahganda dengan tegas menyatakan tidak pantas dilakukan.

Sebab kebijakan itu akan membuat persoalan Papua semakin keruh. ”Jika Presiden SBY menginginkan rasa aman masyarakat Papua terpulihkan, maka pilihannya jangan mengirim Densus 88. Ini bukan ladang tepat untuk operasi bagi Densus 88, yang tugasnya memerangi teroris,” jelasnya.

Persoalan di Papua, menurut dia, bersifat kompleks dengan akar utama kesejahteraan dan pemenuhan aspek keadilan. Ia menambahkan, penuntasan persoalan Papua tidak boleh dilakukan parsial dan melalui pendekatan keamanan semata. Muatan konflik tidak sederhana.

Syahganda berharap Presiden turun langsung memimpin pemulihan Papua serta mengambil prakarsa dialog dengan semua elemen kelompok Papua.