Hal itu terjadi karena sejumlah anggota LSM dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Melawan Tirani (GMT) berupaya memaksa masuk ke ruang rapat agar bisa mendengar tentang penjelasan proses tukar guling tanah.
Mereka sebelumnya sempat meminta izin untuk ikut masuk dalam rapat tersebut. Namun, setelah ditunggu cukup lama tidak ada respons akhirnya, sejumlah anggota LSM dan mahasiswa mulai berteriak-teriak serta menggedor-gedor pintu.
Bahkan, saat itu sempat terjadi aksi dorong-dorongan dengan petugas Satpol PP yang mencoba menghalangi agar mereka tidak masuk ke dalam ruangan. Koordinator GMT, Agus Slamet mengatakan, pihaknya menilai tidak ada iktikad baik dari DPRD.
Sebab, tentang masalah tukar guling tanah Bokong Semar masyarakat sudah sangat ingin tahu karena itu menyangkut hak publik. “Seharusnya penjelasan dari Wali Kota dilakukan secara terbuka, agar masyarakat mengetahui tentang proses tukar guling tanah Bokong Semar,” tegasnya.
Menurut dia, pihaknya justru curiga kalau ada ketidakberesan dalam persoalan tukar guling tanah Bokong Semar karena rapat dilakukan secara tertutup. Sementara itu, meski di luar ruang ada desakan agar rapat dilakukan secara terbuka, hal itu terkesan tidak dihiraukan peserta rapat.
Proses rapat tetap berjalan dan sempat terjadi silang pendapat antara sebagian anggota DPRD yang tergabung dalam Setgab Koalisi Tiga Fraksi dengan pimpinan DPRD.
Akibat tidak ada titik temu akhirnya rapat diputuskan untuk ditunda. Wali Kota H Ikmal Jaya SE Ak mengatakan, pihaknya sebenarnya ada rencana untuk menjelaskan ke publik terkait masalah tersbut.
Ketua DPRD H Edy Suripno SH mengatakan, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) telah diputuskan yang berhak mengikuti rapat dengar pendapat hanya ketua dan sekretaris yang mewakili dari fraksi masing- masing. Ternyata dalam pelaksanaan yang hadir melebihi kapasitas yang telah diputuskan dalam Banmus.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Peduli Rakyat DPRD, Abdullah Sungkar SE STmengatakan, pihaknya meminta rapat tersebut ditunda karena tidak sesuai dengan rekomendasi LKPJ dari DPRD.
0 Komentar