Sosialisasi AEC 2015 Belum Sampai Pemda

JAKARTA - Kebijakan pemerintah mendorong percepatan ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 dari semula 2020 dinilai kalangan pengusaha masih abu-abu alias kurang jelas sosialisasinya di daerah.

Padahal pemerintah mengandalkan pasar dalam negeri menghadapi dampak krisis global. Bank Dunia mengingatkan negara-negara Asia agar tidak hanya mengandalkan pasar ekspor ke kawasan Eropa dan AS.

‘’Kita yang menginginkan percepatan AEC pada 2015, tetapi kenyataan pemda masih belum tahu apa itu AEC sehingga belum ada persiapan apa-apa. Itu yang kami khawatirkan,’’ kata Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari, kemarin.

Indonesia, lanjut dia, memang harus mengandalkan pasar domestik. Pasar kita terbukti tetap kondusif meskipun krisis melanda pasar global.

‘’Tetapi kalau kebijakan pemerintah masih belum jelas, terutama menghadapi AEC, saya khawatir produk negara tetangga akan membanjiri pasar kita,” ujar Okto.

Menurut dia, perlambatan ekonomi dunia seharusnya mendorong kita memanfaatkan kekuatan dalam negeri.

“Jadi, investasi jangan hanya mengandalkan foreign direct investment (investasi asing langsung), tapi juga melalui deregulasi yang jelas agar pasar kita tidak dirugikan,” tandasnya.

Dana Menganggur

Saat ini, kata dia, banyak dana mengganggur di perbankan nasional. Semestinya dana itu disalurkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan padat karya yang menjadi penunjang pertumbuhan.

‘’Jika itu dilakukan, kita akan melewati berbagai krisis, bahkan bisa menjadi salah satu pilar ekonomi dunia,” jelasnya.

Menghadapi AEC 2015, ia meminta segera menyosialisasikan ke pemda-pemda. Jangan sampai nanti sudah terlambat, baru mengajukan penundaan.Kalau hal itu tak dilakukan, tutur dia, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk dari negara-negara sekawasan, misalnya Singapura, Malaysia, dan Thailand.

‘’Tantangan menghadapi AEC 2015 tidak ringan. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur baik di bidang logistik, energi, listrik, maupun konektivitas perlu ditingkatkan,” tegas Okto.

Peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya produksi juga harus terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan daya saing tak hanya oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan swasta.

“Peran swasta dan pemerintah memang berbeda, tapi tujuannya sama. Swasta fokus pada pembenahan kualitas produksi berupa produk dan jasa yang dihasilkan agar memiliki daya saing tinggi.’’