SITTWE - Ketegangan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar barat, meningkat setelah Presiden Thein Sein memberlakukan keadaan darurat, Minggu lalu. Dan kemarin, tentara melakukan patroli di jalan-jalan di negara bagian yang bergolak itu.Langkah tersebut diambil menyusul kekerasan sektarian antara kelompok Muslim dan Buddha beberapa hari lalu.
Paling tidak 7 orang tewas dan ratusan rumah dan kendaraan bermotor dibakar dalam kekerasan tersebut.
Insiden itu dipicu oleh pembunuhan seorang perempuan Buddha bulan lalu, disusul serangan terhadap sebuah bus yang membawa umat Muslim. Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan jam malam di empat kota di Rakhine guna menghindari pertikaian lebih lanjut. Dengan kondisi gawat darurat, militer diizinkan mengambil kendali atas pemerintahan di kawasan tersebut.
Televisi pemerintah memberitakan bahwa perintah status darurat merupakan sebuah respons atas peningkatan kerusuhan dan serangan teroris dan ditujukan untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas secepatnya. Presiden Thein Sein mengatakan kekerasan akan mengancam demokrasi yang tengah berlangsung saat ini.
Informasi Keliru
Kekerasan di Rakhine dimulai 4 Juni ketika sebuah bus diserang di Taungup akibat informasi keliru karena mempercayai sejumlah penumpang bertanggung jawab atas pemerkosaan dan pembunuhan seorang perempuan Buddha.
Para tersangka kemudian ditangkap di Kota Ramree di bagian selatan provinsi itu dan kini dalam persidangan. Sepuluh Muslim tewas dalam serangan yang berujung pada kekerasan di Kota Maung Daw dan Buthidaung, Jumat (08/06) dan perusakan properti milik umat Buddha.
Menurut media pemerintah, kerusuhan menewaskan tujuh orang dan melukai 17 lainnya. Aparat polisi dan militer pun dikerahkan untuk menghentikan kekerasan di Rakhine, yang didominasi umat Buddha namun merupakan salah satu kawasan di Myanmar dengan jumlah umat Muslim yang besar.
Ketegangan sektarian itu terjadi ketika pemerintahan sipil hasil pemilihan umum tahun 2010 berupaya meningkatkan solidaritas antarkelompok dan melakukan serangkaian pembicaraan dengan kelompok-kelompok suku di sejumlah negara bagian. Sementara itu, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemarin, mulai mengevakuasi para staf dari kantornya di Myanmar barat.
Ashok Nigam, koordinator penduduk dan kemanusiaan PBB di Yangon, mengatakan sebanyak 44 staf PBB dan keluarga mereka mulai meninggalkan wilayah konflik Maungdaw di Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Menurutnya, para staf PBB saat ini berkumpul di Sittwe, Ibu Kota Rakhine.
Sebagian besar dari mereka akan diterbangkan ke Yangon, Ibu Kota Myanmar. Para pekerja organisasi- organisasi non-pemerintah juga telah dibantu untuk meninggalkan wilayah konflik tersebut.
0 Komentar