SEMARANG - Telatnya dana sertifikasi guru di sejumlah daerah tidak lepas dari buruknya pengelolaan keuangan daerah.Rektor IKIP PGRI Semarang, Muhdi mengusulkan agar dana di daerah ditarik ke tingkat provinsi agar penyaluran berjalan lancar seperti halnya dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Menurutnya pengalaman BOS yang selalu telat hingga beberapa bulan menjadi pelajaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Pengalaman dana BOS dari provinsi langsung ke rekening guru, daerah hanya dilewati dan diberitahu jumlah tranfernya," katanya saat dimintai tanggapan tentang molornya dana sertifikasi, Rabu (13/6).
Model itu, kata Muhdi, sudah saatnya diterapkan dan menjadi bahan evaluasi bagi penyaluran dana sertifikasi guru yang diterapkan setiap triwulan penyalurannya.
Dia tidak memungkiri ada kendala di daerah seperti pemahaman penganggaran yang belum sepenuhnya dikuasai, sehingga dana sertifikasi pencairannya menunggu pengesahan APBD.
"Berbagai daerah di Jawa Tengah kan ada yang telat APBD-nya, jangan sampai menjadi alasan molornya penyaluran sertifikasi. Sebab, dana itu bisa disalurkan sebelum APBD disahkan," katanya.
Muhdi meminta adanya kewaspadaan agar dana yang terlambat disalurkan, tidak disalahgunakan oleh pejabat yang tak bertanggungjawab. "Ini yang patur diwaspadai dan diawasi, jangan sampai terjadi," katanya.
0 Komentar