Berdasarkan data, selama dua periode, pimpinan KPK terkaya adalah mereka yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara.
Wakil Ketua KPK jilid III (periode 2011- 2015) Bambang Widjojanto dan Wakil Ketua KPK jilid II (periode 2007-2011) Chandra Martha Hamzah merupakan yang terkaya dibanding rekan sejawat mereka. Sebelum menjadi pimpinan KPK, keduanya meniti karier sebagai pengacara.
Chandra mengatakan, per 18 Desember 2009, total harta yang dimilikinya Rp 4,042 miliar dan 12.817 dolar AS. Per 19 Desember 2011, total hartanya berkurang menjadi Rp 3,9 miliar dan 18.728 dolar AS. Chandra membantah kabar bahwa dirinya memiliki rumah di kawasan elite Menteng, termasuk di Jalan Ki Mangunsarkoro.
''Saya nggak tahu isu itu, yang jelas saya nggak punya rumah di Jalan Menteng,'' ujar Chandra dalam jumpa pers di kantor KPK, Kamis (7/6). Bambang Widjojanto memiliki total harta Rp 4.808.720.000 dan 50.046 dolar AS per 31 Januari 2012.
Jumlah itu naik dari semula Rp 4.419.460.000 dan 50.046 dolar AS. Sementara, harta Ketua KPK 2011-2015 Abraham Samad per 1 Maret 2012 tercatat Rp 2.322.860.251. Sejak melapor kali pertama menjabat pada Agustus 2011, harta Abraham tidak naik. Bahkan mantan aktivis antikorupsi Makassar itu memiliki utang Rp 389.445.150.
Tradisi Transparansi
Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan Pandu Praja, memiliki harta Rp 3.027.105.431 per Maret 2012. Kekayaan Adnan yang pernah menjadi pengacara itu naik dari sebelumnya Rp 2.832.857.144.
Adapun harta Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas per 1 Februari 2012 mencapai Rp 2.468.393.910 dan 15.673 dolar AS. Kekayaan mantan ketua KPK itu naik sejak laporan terakhirnya pada 31 Desember 2010 senilai Rp 1.886.727.628 dan 13.245 dolar AS.
Nilai kekayaan Wakil Ketua KPK Zulkarnain Rp 2.764.447.728 dan 2.400 dolar AS per 31 Maret 2012. Jumlah itu naik dari sebelum menjabat pimpinan KPK, yakni Rp 2.578.630.481. Pimpinan KPK jilid II, Bibit Samad Riyanto, memiliki kekayaan Rp 2,1 miliar pada 26 Januari 2010. Pada 19 Desember 2011, jumlah itu menjadi Rp 2,4 miliar.
Adapun harta M Jasin melonjak paling menonjol. Pada 31 Desember 2009, total hartanya Rp 1,264 miliar. Pada 19 Desember 2011, hartanya menjadi Rp 3 miliar. Terakhir, Haryono Umar memiliki kekayaan Rp 1,3 miliar per 28 Desember 2009 dan pada 19 Desember 2011 menjadi Rp 2,3 miliar.
Busyro mengatakan, pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. "Sekaligus memperluas tradisi transparansi," ujar Busyro.
0 Komentar