Bisa Picu Kemarahan Rakyat, Pernyataan Mendagri

SOLO - Pencopotan Kepala dan Wakil Daerah yang menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) akan mendatangkan murka dari rakyat. Wali Kota, Bupati dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat, bukan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Bila dicopot secara semena-mena karena sikap kepala daerah menyuarakan suara rakyat, maka hal itu akan menyakitkan hati rakyat.

"Wajib bagi Kepala Daerah ikut mengungkapkan kegelisahan rakyatnya yang mengeluh karena BBM akan dinaikan. Bila ungkapan itu disampaikan dengan turun ke jalan itu tidak ada persoalan.

Tetapi kalau Mendagri kecewa dengan kepala daerah dan akan mencopotnya itu dasarnya apa," tegas Ketua DPRD Surakarta YF Sukasno, Selasa (27/3).

Ancaman pemecatan Kepal Daerah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (26/3) itu tidak pantas disampaikan. Ia mempertanyakan dasar hukum pencopotan tersebut.

Menurut Sukasno, pemimpin di daerah justru bersikap responsif dengan mendengarkan suara rakyat. Apabila ada lapisan masyarakat yang meminta pemimpin untuk turun ke jalan maka wajib memenuhi. "Jangan malah menghindarinya. Itu yang salah," urainya.

Sukasno menyatakan, zaman sekarang ini para pemimpin di daerah tidak perlu takut dengan pemerintah pusat. Pemimpin itu harus takut dengan rakyat, sebab yang memilih dalah rakyat bukan Mendagri atau Presiden. "Jadi kalau Presiden atau Mendagri memecat kepala daerah itu yang tidak pas. Seharusnya rakyatlah yang memecat kepala daerah," tuturnya.

Menurutnya, langkah Wakil Wali (Wawali) Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang bergabung dengan massa untuk menolak kenaikan BBM itu hal yang tepat. Sebab suara Wawali Surakarta adalah suara rakyat yang muak dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

"Persoalannya hanya pada esensi kepala daerah mengekspresikan kegelisahan dan kegalauan rakyat. Kalau kepala daerah yang responsif pasti mengikuti kehendak rakyat, bukannya menghindari rakyat jika diajak bertemu," ungkapnya.